Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana resmi disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR. Di tengah proses pembahasan tersebut, mantan Ketua Komisi III DPR RI Pieter C Zulkifli mengingatkan pentingnya kontrol ketat terhadap kewenangan aparat dalam perampasan aset.
KUALA LUMPUR: Rang Undang-Undang (RUU) Perubahan Iklim dijangka dibentangkan pada sidang Dewan Rakyat yang sedang berlangsung kini sebaik saja memperoleh kelulusan Kabinet, kata Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI bersama pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa (6/10/2026). Pengesahan tersebut disambut suka cita oleh massa buruh yang hadir di sekitar Kompleks Parlemen, Jakarta. Wakil...
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat menetapkan RUU Perampasan Aset menjadi usul inisiatif DPR RI. Komisi III DPR RI pun akan membahas DIM, pada masa sidang mendatang dan menargetkan rampung pada 15 Desember 2026.
Pimpinan DPR RI menemui ribuan buruh dari berbagai elemen yang berunjuk rasa di depan Gerbang Utama Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026). Mereka menyampaikan kepada massa bahwa telah mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.
JAKARTA -amp;nbsp;Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Pimpinan Komisi IX dan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Ketenagakerjaan menggelar rapat kerja di Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/10/2026) malam. Rapat yang…
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Panja RUU Pemilu Komisi II DPR RI memasukkan perkembangan teknologi informasi dan artificial intelligence (AI) sebagai salah satu isu yang akan dibahas dalam penyusunan RUU Pemilu. Pembahasan...
Panja RUU Pemilu DPR telah menetapkan 10 isu strategis yang akan dibahas. Isu strategis ini menjadi dasar untuk merancang draf RUU Pemilu. Selain itu, draf RUU Pemilu ditargetkan rampung untuk disahkan menjadi produk Undang-Undang (UU) pada Desember 2026.
REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, Jaelani, menegaskan bahwa pembentukan RUU tentang Daerah Kepulauan tidak boleh sekadar berhenti pada pengakuan status geografis....